Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas di Jombang bukan sekadar cerobong sejarah, melainkan kawah candradimuka yang melahirkan percikan pemikiran awal Nahdlatul Ulama. Di atas tanah bersejarah tersebut, perhelatan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan pada 27 - 31 Agustus 2026 seharusnya menjadi panggung mercusuar bagi arah pergerakan abad kedua organisasi. Namun, atmosfer menjelang hari besar itu justru dibalut kabut tebal akibat keterbukaan informasi yang minim dari jajaran panitia penyelenggara.

Hingga ambang pelaksanaan, warga di tingkatan paling bawah ibarat berlayar tanpa kompas. Berbagai berkas krusial seperti arah keputusan hukum keagamaan, draf program kerja, hingga jadwal kegiatan resmi belum tersiar ke ranah publik maupun pengurus tingkat daerah. Ketika saluran resmi memilih bisu, lorong-lorong publik tidak lantas sepi. Ketidakpastian itu dengan cepat memicu munculnya isu-isu liar di belakang panggung, mulai dari desas-desus kesepakatan bernilai materiil puluhan juta rupiah demi pengusulan nama di musyawarah tetua, riak persaingan calon pimpinan, hingga perdebatan teknis yang menguras energi.

Tekanan makin terasa ketika kebijakan penyesuaian anggaran berimbas langsung pada denyut di lapangan, salah satunya lewat lonjakan biaya sewa tempat usaha yang mencekik para pedagang kecil. Majelis ilmu yang semestinya menjadi kompas moral dan ruang pemikiran jernih perlahan terancam bergeser menyerupai ajang komersialisasi dan formalitas pergantian pimpinan semata.

Kendati demikian, denyut nadi akar rumput tidak pernah benar-benar padam. Di seputar arena utama, panggung-panggung independen dan ruang perjumpaan warga bermunculan secara alami. Kehidupan di luar garis resmi ini bernapas berkat kehadiran Rombongan Liar atau "Romli", julukan hangat bagi para kader yang hadir tanpa seragam peninjau maupun surat mandat resmi. Mereka tidak diikat oleh fasilitas atau instruksi pimpinan, melainkan disatukan oleh semangat kebersamaan dan rasa memiliki yang mendalam. Menyusuri jalur darat hingga perairan, mereka bergerak mandiri demi memastikan hajatan besar ini tetap menjadi milik bersama.

Para Romli ini adalah denyut jantung dari hakikat permusyawaratan warga. Tanpa kehadiran mereka, perhelatan besar ini berisiko kehilangan jiwanya dan redup menjadi sekadar sidang pleno kaku. Di pelataran dan sudut-sudut santai, mereka membentuk lingkaran diskusi, saling bertukar kabar perkembangan daerah, dan merawat ikatan kultural. Meski pergerakan massa cair ini membutuhkan pengelolaan yang bijak agar tidak mudah tersulut dinamika arena, posisi mereka yang berada di luar struktur justru memberikan keleluasaan bergerak bebas dari tekanan maupun bayang-bayang kepentingan politik.

Kondisi ironis terjadi saat pihak panitia belum mampu merangkul arus energi kultural dan inisiatif mandiri dari warga ini. Langkah koordinasi formal yang kaku membuat panggung swadaya berjalan sendiri-sendiri, terpisah dari arus utama perhelatan. Padahal, keteguhan struktur dan keguyubannya akar rumput merupakan dua sisi mata uang yang saling menguatkan.

Demi memulihkan marwah perhelatan di Tambakberas, langkah pembenahan mendesak untuk dilakukan. Panitia perlu segera membuka akses dokumen materi dan susunan acara kepada warga, memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai desas-desus yang beredar untuk menjaga kemurnian forum ilmu, serta meninjau ulang skema tarif bagi pedagang kecil guna merawat watak kerakyatan. Selain itu, panggung-panggung diskusi swadaya dan potensi besar para Romli sudah sepantasnya diintegrasikan sebagai bagian utuh dari kemeriahan perhelatan.